KONVENSI RAKYAT

Pro dan Kontra muncul ketika sejumlah kalangan yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat, rohaniwan, akademisi, dan budayawan. Konvensi tersebut dipimpin oleh Salahuddin Wahid alias Gus Sholah.
Seperti tanggapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang menilai pelaksanaan konvensi rakyat yang diusung sejumlah tokoh rohaniwan, budayawan, dan akademisi akan sulit bersaing dalam kontes Pemilu 2014.

Pasalnya, konvensi ini diperkirakan tidak akan mampu menarik minat parpol untuk memboyong calon presiden terkuat dari konvensi ini. "Tidak mudah bagi parpol berpikir ke sana," ujar Marzuki saat dihubungi Rabu (13/11/2013).

Partai politik, lanjut Marzuki, akan menjadi kendala berat bagi keberhasilan pelaksanaan konvensi rakyat. Menurut Marzuki, jangankan untuk menggandeng capres terkuat dari konvensi rakyat, melaksanakan konvensi sendiri pun parpol masih enggan.

"Jadi, masalah utama kita sekarang adalah parpol menjadi satu-satunya kendaraan untuk ke KPU," imbuh peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini.

Saat ditanyakan lebih lanjut, apakah konvensi rakyat ini bisa menenggelamkan konvensi serupa yang dilakukan Partai Demokrat, Marzuki tidak mau menjawabnya. (Kompas.com)

Sedangkan menurut Menurut Gus Sholah, konvensi rakyat lebih dipercaya untuk memunculkan kader-kader terbaik bangsa. Nantinya, seluruh peserta diwajibkan mengikuti tahapan konvensi yang terdiri atas seleksi administratif dan debat publik.

Tahapan seleksi akan berlangsung 10 November-10 Desember 2013. Pada tahapan ini tidak ada batasan mengenai jumlah pendaftar. Selanjutnya, komite konvensi akan memilih enam peserta yang lolos seleksi akhir untuk mengikuti debat publik di enam kota besar.

Peserta konvensi rakyat yang ada di peringkat teratas akan diumumkan dan diusulkan ke parpol untuk diusung.(Kompas.com)

Menurut penulis, Konvensi rakyat bisa saja terjadi bila yang mengkonvensi adalah para Lembaga dan Ormas yang ada di Indonesia berkumpul dan memunculkan suatu sosok, tetapi yang menjadi pertanyaan siapa tokoh yang berasal dari rakyat Indonesia yang tidak bergabung dalam parpol, sedangkan perpolitikkan di Indonesia harus mempunya satu "kendaraan" dalam menuju RI 1.